Rumah Bambu untuk Kawasan Kumuh Manila Raih Penghargaan

loading…

BANGKOK – Pencipta rumah bambu untuk mengatasi krisis perumahan murah di ibu kota Filipina meraih penghargaan internasional untuk desain kota-kota masa depan.

Earl Forlales, 23, meraih peng hargaan pertama dari Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) dalam kompetisi Kota-kota untuk Masa Depan. Uang hadiah sebesar 50.000 poundsterling akan digunakan untuk membuat prototipe serta unit yang bisa digunakan.

“Desain rumah yang disebut CUBO itu menggunakan bambu dan dapat dirangkai menjadi rumah hanya dalam waktu empat jam dengan biaya 60 pounds terling per meter per segi,” ungkap pernyataan RICS dilansir kantor berita Reuters.

Rumah modular itu seluruh bagiannya dibuat terlebih dulu di pabrik dalam waktu sepekan. Elemen desainnya termasuk atap miring yang menampung air hujan dan mengurangi panas sinar matahari. Rumah itu juga didesain memiliki panggung tinggi yang mencegah banjir masuk rumah.

“Kota-kota dunia tumbuh setiap saat dan ada kebutuhan nyata untuk menjamin mereka menjadi kota yang aman, bersih, dan nyaman untuk di tinggali,” ujar John Hughes, hakim kompetisi dan juri RICS. Hughes menjelaskan, “Ide Earl muncul dari hal yang sederhana dan menjadi pemikiran baik untuk mencari solusi pada masalah meningkatnya permukiman kumuh di dunia.”

Populasi Manila yang berjumlah 12 juta jiwa itu sekitar sepertiganya tinggal di kawasan kumuh. Kondisi serupa diperkirakan juga terjadi di sebagian besar wilayah kota di dunia.

Banyak warga Manila merupakan migran dari berbagai provinsi yang datang untuk mencari peluang lebih baik dan tak bisa membeli perumahan mahal. Tambahan 2,5 juta pekerja migran diperkirakan ke Manila dalam tiga tahun mendatang.

Otoritas Perumahan Nasional Filipina tahun lalu berkomitmen membangun 800.000 rumah dalam lima tahun. Saat ini kebutuhan yang belum terpenuhi untuk perumahan di Filipina mencapai 5,5 juta rumah.

(don)

Suhu Global pada 2018 Mencapai Rekor Terpanas Keempat

loading…

JENEWA – Suhu global pada 2018 akan menjadi yang tertinggi keempat dalam rekor terpanas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan perlunya tindakan segera untuk mengendalikan pemanasan bumi.

Dalam laporan yang dirilis menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) iklim COP 24 di Polandia, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyoroti 20 tahun terpanas dalam rekor yang terjadi dalam 22 tahun terakhir.

“Pada 2018 tentu menjadi tahun terpanas keempat dalam rekor,” papar pernyataan WMO, dilansir kantor berita Reuters. “Ini berarti empat tahun terakhir, 2015, 2016, 2017, dan 2018, menjadi empat tahun terpanas berturut-turut,” ungkap laporan WMO.

“Tren pemanasan ini jelas dan berlanjut,” ujar Kepala WMO Petteri Taalas di Jenewa kemarin. Laporan itu menunjukkan suhu rata-rata global untuk 10 bulan pertama 2018 mencapai 1,0 derajat Celsius di atas era praindustri (1850-1900).

“Penting untuk diulang sekali lagi bahwa kita generasi pertama yang sepenuhnya memahami perubahan iklim dan generasi terakhir yang dapat melakukan sesuatu untuk itu,” kata Taalas. “Dengan level gas rumah kaca di atmosfer mencapai rekor tertinggi, kita mungkin melihat suhu naik 3 hingga 5 derajat Celsius pada akhir abad,” ungkap Taalas.

Dia menambahkan, “Jika kita mengeksploitasi semua sumber daya bahan bakar fosil yang ada, kenaikan suhu akan lebih tinggi.” Para delegasi dari hampir 200 negara akan berada di Polandia pekan depan untuk KTT iklim COP24 yang bertujuan memperbarui dan membangun kesepakatan Paris dan membatasi pemanasan global.

Para pemimpin dunia berupaya meniupkan napas baru pada kesepakatan 195 negara itu setelah mundurnya beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan yang ditanda tangani pada Desember 2015 itu.

Kesepakatan Paris akan berlaku pada 2020 dan menyerukan pembatasan pemanasan global hingga kurang dari 1,5 derajat Celsius di atas level praindustri. Meski demikian, para pakar memperingatkan pemanasan global akan melampaui 3 derajat Celsius pada 2100.

Mereka mendesak semua negara bertindak lebih banyak dibandingkan yang telah direncanakan. “Setiap pemanasan satu derajat menciptakan perbedaan pada kesehatan manusia dan akses pada makanan dan air bersih, hingga kepunahan binatang dan tanaman, untuk kelangsungan hidup terumbu karang dan kehidupan laut,” ungkap Deputi Kepala WMO Elena Manaenkova.

Dia menjelaskan, “Ini membuat perbedaan pada produktivitas ekonomi, keamanan pangan, dan ketangguhan pada infrastruktur dan kota kita. Ini menciptakan perbedaan untuk kecepatan pencairan gletser dan suplai air serta masa depan pulau-pulau yang rendah dan komunitas pantai.”

Para pakar juga memperingatkan perubahan iklim membuat orang di penjuru dunia rawan pada paparan panas sehingga memiliki risiko lebih besar untuk serangan jantung, ginjal, stroke panas, dan penyakit lain terkait panas.

Dampak pemanasan global lebih serius bagi populasi lanjut usia dan yang tinggal di perkotaan serta mengalami kondisi kesehatan kronis. Eropa dan Mediterania timur lebih rawan dibandingkan Afrika dan Asia Tenggara karena banyak warga lanjut usia tinggal di kota-kota dengan populasi padat.

“Tren dampak perubahan iklim, paparan dan kerentanan menunjukkan risiko tinggi yang tak dapat dihadapi bagi kesehatan, sekarang dan di masa depan,” ujar Hilary Graham, profesor di Universitas York, Inggris, dalam laporan yang dirilis di jurnal medis The Lancet.

Laporan berjudul Hitung Mundur untuk Kesehatan dan Perubahan Iklim The Lancet melibatkan studi dari 27 lembaga akademisi dari bidang kesehatan hingga engineering dan ekologi, serta para pakar dari PBB dan lembaga antar-pemerintah di penjuru dunia.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perubahan iklim memengaruhi banyak faktor penting bagi kesehatan, termasuk udara bersih dan air, pangan, dan perumahan.

Diperkirakan antara 2030 dan 2050, perubahan iklim dapat menyebabkan tambahan korban tewas 250.000 jiwa pertahun akibat gizi buruk, diare, malaria, dan suhu panas. Laporan itu menemukan pada 2017, sebanyak 157 juta warga rawan terpapar gelombang panas. Sebanyak 153 miliar jam kerja hilang tahun lalu akibat paparan panas.

Selain itu, perubahan kecil pada suhu dan curah hujan dapat mengakibatkan perpindahan berbagai penyakit infeksi yang menyebar lewat air dan nyamuk, termasuk kolera, malaria, dan demam berdarah.

(don)

Ukraina Akan Cabut 40 Perjanjian Bilateral dengan Rusia

loading…

Ukraina akan mencabut secara sepihak 40 perjanjian bilateral dengan Rusia. Foto/Ilustrasi/Istimewa

KIEV – Pemerintah Ukraina akan segera mengakhiri secara sepihak sekitar 40 perjanjian bilateral dengan Rusia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Pavel Klimkin pada dalam saluran TV 1+1.

“Baru-baru ini, kami telah mengakhiri 48 perjanjian internasional (dengan Rusia). Namun, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga warga Ukraina kami tidak terpengaruh. Bagian berikutnya sekitar 40 perjanjian yang diakhiri akan mengikuti cukup cepat,” katanya seperti dikutip dari TASS, Jumat (30/11/2018).

Menurut diplomat top Ukraina itu, Kiev telah merombak semua perjanjian bilateral dengan Rusia. “Segala sesuatu yang ada sebelum perang (sampai 2014) menurut definisi tidak masuk akal,” jelas Klimkin.

Sebelumnya, hubungan antara Rusia dan Ukraina disederhanakan oleh 375 dokumen bilateral. Beberapa dari mereka telah ditangguhkan dalam beberapa tahun terakhir karena konflik Ukraina timur antara pemerintah Kiev dan republik Donetsk dan Lugansk yang memproklamirkan wilayahnya sendiri serta Crimea yang reunifikasi dengan Rusia pada tahun 2014.

Pada 24 September, Kiev secara resmi memberitahu bahwa Perjanjian Persahabatan bilateral tidak diperpanjang. Kesepakatan itu ditandatangani pada Mei 1997 dan mulai berlaku pada bulan April 1999. Perjanjian itu berlaku untuk periode sepuluh tahun, dan diperpanjang secara otomatis setiap 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan.

Hubungan Rusia dan Ukraina jatuh dalam krisis terbaru setelah insiden di Selat Kerch. Pada hari Minggu, tiga kapal angkatan laut Ukraina yang mencoba berlayar melalui Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov diserang dan disita oleh pasukan Rusia. Rusia mengklaim kapal-kapal itu telah melanggar perbatasannya.

Angkatan Laut Ukrainia mengatakan bahwa pihaknya telah memberi tahu Rusia sebelum perjalanan kapal-kapal itu melewati selat. Namun Rusia mengatakan tidak menerima laporan semacam itu dan kapal-kapal itu mengabaikan banyak peringatan oleh penjaga perbatasan Rusia.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa lebih dari 20 warga Ukraina ditahan selama ketegangan.

Ukraina menuduh Rusia melakukan “tindakan agresif” di Laut Azov setelah Rusia meresmikan jembatan di atas Selat Kerch awal tahun ini dan mulai memeriksa kapal-kapal komersial yang berlayar melalui laut dan selat.

Moskow menolak tuduhan seperti itu, mengatakan Rusia dapat menggunakan hak kedaulatannya di perairan terdekat dari Crimea dan Selat Kerch bukan merupakan bagian internasional.

(ian)

Batalkan Pertemuan dengan Putin, Kremlin Sesali Keputusan Trump

loading…

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump batal bertemu di sela-sela KTT G20. Foto/Istimewa

MOSKOW – Kremlin menyesalkan keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) membatalkan pertemuan yang direncanakan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Donald Trump di Argentina. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov.

“Kami menyesalkan keputusan pemerintah AS untuk membatalkan pertemuan yang direncanakan antara kedua presiden di Buenos Aires. Ini berarti bahwa pembahasan masalah internasional dan bilateral yang serius sedang tertunda untuk jangka waktu yang tidak pasti,” kata Peskov.

“Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin, dia siap untuk mengadakan kontak dengan mitra AS-nya,” tambah juru bicara Kremlin seperti disitir dari Sputnik, Jumat (30/11/2018).

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia harus melanjutkan dialog untuk mempertahankan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) yang fundamental bagi keamanan global.

“Kami masih bertahan untuk konsultasi berkelanjutan dengan maksud mempertahankan Perjanjian INF sebagai salah satu pilar keamanan internasional,” kata Antonov dalam pidatonya di Princeton University.

Sebelumnya, Donald Trump mengatakan bahwa ia memutuskan untuk membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin pada KTT G20 di Argentina. Pengumuman Presiden AS itu datang hanya kurang dari satu jam setelah dia mengklaim itu adalah waktu yang sangat baik untuk bertemu dengan Putin. Trump mengambil keputusan untuk membatalkan pertemuan setelah menerima laporan lengkap tentang insiden di Selat Kerch.

Kapal penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan pada hari Minggu saat dua kapal perang Ukraina dan sebuah kapal kecil berlayar melalui Selat Kerch di lepas pantai Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Dua puluh empat orang Ukraina ditahan dan setidaknya tiga orang terluka dalam insiden itu.

Ukraina menggambarkan insiden itu sebagai “tindakan agresi” tetapi Rusia mengatakan kapal negara tetangganya itu telah secara ilegal memasuki perairannya.

Rusia menggambarkan insiden itu sebagai provokasi yang melanggar Pasal 19 dan 21 dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan berjanji untuk menekan setiap upaya untuk menantang integritas dan kedaulatan teritorialnya.

KTT G20 sendiri akan diadakan di Buenos Aires pada hari Jumat dan Sabtu waktu setempat.

(ian)

Australia Terapkan UU Anti-Perbudakan

loading…

Australia Terapkan UU Anti-Perbudakan. (AFP)

LONDON – Australia menerapkan Undang-undang (UU) Anti-Perbudakan Modern yang menurut para pengamat lebih keras dibandingkan yang diterapkan Inggris pada 2015.

Dengan UU itu, perusahaan-perusahaan besar dan lembaga publik di Australia harus menjelaskan bagaimana mereka mengatasi perbudakan modern dalam operasionalnya. UU itu mengharuskan bisnis dengan pendapatan minimal USD73 juta harus merilis pernyataan publik tahunan yang menjelaskan berbagai risiko perbudakan dalam jaringan suplai mereka serta berbagai tindakan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman itu.

UU itu disahkan seiring meningkatnya tekanan konsumen dan regulator terhadap semua perusahaan untuk menjamin barang dan jasa mereka tidak terkena perdagangan budak global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan perdagangan budak global itu dialami oleh 40 juta orang di penjuru dunia.

“Ini langkah besar ke depan untuk perbudakan modern. Ini aturan terkuat di dunia,” papar Jenn Morris, chief executive organisasi anti-perbudakan Walk Free Foundation, dilansir kantor berita Reuters.

Morris menambahkan, “Apa yang penting ialah ada keharusan melaporkan dan pemerintah menerapka naturan yang sama pada mereka sendiri seperti mereka minta bisnis untuk mengikutinya.”

Inggris pada 2015 menjadi negara pertama yang mengesahkan UU anti-perbudakan modern tapi pada Juli pemerintah mengumumkan review karena ada kritik aturan ini tidak dapat digunakan untuk memenjarakan para pelaku perdagangan manusia, membantu korban atau meminta perusahaan menghentikan kerja paksa.

Dibandingkan Inggris, UU Australia lebih ketat tentang informasi yang harus diungkap oleh perusahaan, mendirikan basis data pusat untuk aduan dan keterangan mereka, serta meminta lembaga publik menjelaskan upaya anti-perbudakan mereka.

Meski demikian, sejumlah serikat buruh Australia mengkritik tidak adanya komisioner anti-perbudakan independen seperti yang dibentuk Inggris. Selain itu tak ada pinalti keuangan untuk perusahaan yang tidak melakukan pelaporan sesuai yang diharuskan UU tersebut.

“UU ini tidak mengirim pesan yang cukup kuat pada perusahaan-perusahaan,” ujar Michele O’Neil, presiden Dewan Serikat Buruh Australia (ACTU), kemarin.

“Kita perlu denda untuk benar-benar dapat menyatakan mereka tidak dapat lolos dengan toleransi pada perbudakan seperti bisnis umumnya,” papar O’Neil.

Pemerintah Australia menyatakan penyertaan pinalti sipil akan dipertimbangkan dalam review UU yang dijadwalkan tiga tahun setelah penerapannya. “Masukan dari dunia bisnis menunjukkan pengawasan pasar serta risiko reputasi serta penghargaan akan mendorong penerapannya lebih efektif dibandingkan pinalti hukuman,” kata Senator Linda Reynolds dari Partai Liberal yang berkuasa.

Menurut Indeks Perbudakan Global yang disusun Walk Free, Australia menjadi tempat sekitar 15.000 korban perbudakan modern, mulai dari kerja paksa dan eksploitasi seksual hingga perbudakan domestik. (Syarifudin)

(nfl)