AGEN POKER | CARA DAFTAR POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA

Elektabilitas Jokowi Dibawa-bawa Pasca Ahmad Dhani Dibui

Jakarta – Musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani ditahan setelah divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan ujaran kebencian terkait SARA lewat akun Twitter miliknya. Elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dibawa-bawa pasca Dhani dijebloskan ke penjara.

Adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyinggung soal elektablitas Jokowi sang petahana. Menurut Fahri, penahanan langsung Dhani akan membawa pengaruh buruk pada elektabilitas Jokowi. Tak tanggung-tanggung, Fahri meyakini elektabilitas capres nomor urut 01 itu akan merosot hingga 5{1825c77ec1b2240341343abf97bfb7e9d7e5fda7264e4a220871b61989ba9cac}.

“Penahanan langsung @AHMADDHANIPRAST hari ini menurut saya akan membuat elektabilitas petahana turun sampai 5{1825c77ec1b2240341343abf97bfb7e9d7e5fda7264e4a220871b61989ba9cac}. Saya semakin percaya bahwa petahana sedang dijatuhkan secara sistematis. Kasus2 akan dimunculkan untuk mengakhiri petahana. Kritik @prabowo menemukan momentum,” tulis Fahri lewat akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Senin (28/1).

Elektabilitas Jokowi Dibawa-bawa Pasca Ahmad Dhani DibuiFoto: Ahmad Dhani (Grandyos Zafna/detikcom)

Fahri menegaskan pernyataannya tersebut bukan untuk memprovokasi. Namun, dia yakin bahwa Dhani akan menjadi martir dalam pertarungan Jokowi dengan Prabowo Subianto.

“Tidak untuk memprovokasi, tapi ini keyakinan saya bahwa @AHMADDHANIPRAST akan menjadi martir bagi kemenangan penantang. Kerugian (suka atau tidak) akan diderita oleh petahana. Sejak kasus pembebasan ABB kemarin sampai hari ini adalah blunder. Masih ada 80 hari lagi,” tulisnya.

Pernyataan Fahri itu kemudian menimbulkan keheranan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. TKN heran dengan anggapan bahwa penahanan Dhani akan menggerus elektabilitas Jokowi. Mengingat, penahanan itu murni proses hukum.

TKN juga meminta apa yang menimpa Dhani tak perlu ditanggapi berlebihan dan selalu dikaitkan dengan sang capres. Sebab, Dhani masih bisa melakukan upaya hukum selanjutnya.

“Lha, ya kan begini, ini kan proses hukum. Proses hukum yang dijalankan menurut sistem hukum yang berlaku di negara ini dan apa yang diputuskan pengadilan itu kan pada putusan tingkat perkara,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

“Pak Fadli Zon misalnya, menganggap ini rezim yang menginikan. Kita kayak nggak ngerti saja tentang pembagian kekuasaan di negara ini. Kalau sudah vonis itu urusan pengadilan, bukan urusannya pemerintah, bukan urusannya eksekutif. Kenapa kok seolah-olah semua rezim,” imbuh dia.
(mae/aik)