AGEN POKER | CARA DAFTAR POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA

Kata Caleg soal KIP sudah Dicetak 19,5 Juta Tapi Baru Dipakai 50{1825c77ec1b2240341343abf97bfb7e9d7e5fda7264e4a220871b61989ba9cac}

Jakarta – Pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah satu solusi menangani masalah pendidikan di Indonesia. Namun, apakah kartu tersebut memilliki banyak dampak bagi masyarakat?

Inisiator ‘Semua Guru Semua Murid’, Najelaa Shihab, mengatakan pada 2018 sebanyak 19,5 juta KIP dengan jumlah 50-60 persen kartu yang digunakan. Dia pun bertanya pada para caleg muda terkait efektivitas kegunaan kartu tersebut.

“Pada 2018, 19,5 juta Kartu Indonesia Pintar dicetak untuk anak usia 6-21 tetapi datanya bervariasi hanya 50-60 (persen). Jadi kartu dicetak belum tentu digunakan, apakah KIP berhasil?” tanya Najeela dalam diskusi ‘Gawat Darurat Pendidikan: 13 Juta Anak Indonesia Tidak Sekolah, Apa Rencana Kita?’ di Kolega Coworking Space Tebet, Jl Tebet Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1/2019).


Caleg PSI Rian Ernest memandang KIP telah berjalan dengan baik, meski tidak menyelesaikan semua masalah pendidikan. Namun, terkait kartu yang tidak terdistribusikan dengan baik menurutnya hal ini merupakan permasalahan operasional.

“Kartu Indonesia Pintar tidak menyelesaikan semua masalah pendidikan. Pak Jokowi punya pemikiran, kita menghilangkan tidak ada lagi alasan ‘saya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang’. Menurut saya KIP sudah berjalan baik sudah bercetak hampir untuk 20 juta siswa, memang distribusi jadi catatan kita semua dalam beberapa kejadian ada yang tidak sampai atau tertahan. Tentu ini bicara operasional bisa diperbaiki lagi,” ujar Rian.

Menurutnya, Kemendikbud dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab bagi pendistribusian KIP. Sehingga Jokowi juga dianggap perlu kembali memperketat pengecekan pada tingkat bawah.

“Ke depannya memang harus diperkuat dan sudah jadi program Pak Jokowi. Sejak 2016 SMK mau lebih diperkuat lagi, supaya SMK lebih siap lagi masuk dunia kerja supaya tidak ada lagi dunia kerja menerima lulusan SMA yang tidak siap,” sambungnya.

Sementara itu, Caleg PAN Faldo Maldini mempertanyakan pengelolaan alokasi dana pendidikan APBN yang saat ini sebesar 20 persen APBN. Menurutnya, bila dana tersebut kurang maka pemerintah bisa melakukan penambahan.

“Saya sih bertanya apakah dengan kita melakukan penggelontoran dana 20 persen (APBN), Rp 487,9 triliun itu apakah cukup atau kurang. Kalau kurang bisa ditambahin bisa jadi persennya ditambahin atau duitnya kita tambahin,” kata Faldo.

Namun, dia mengatakan jika alokasi untuk pendidikan ditambah perlu dibarengi dengan peningkatan kontrol dana. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan.

“Tapi di sisi lain duitnya ditambahin tapi tidak ada perubahan, berarti mekanisme kontrol dan perubahan. Kalau ada yang salah dengan operation-nya dikasih penalti atau hukuman. Jangan sampai kita udah menggelontorkan duit yang banyak ini masalah nggak kelar, itu harus diberantas,” tuturnya.

(dwia/jbr)