AGEN POKER | CARA DAFTAR POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA

KPK: 49 PNS Korupsi di Tingkat Kementerian Belum Dipecat

Jakarta – KPK menyoroti masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum diberhentikan padahal sudah terbukti bersalah melakukan korupsi. Lambatnya proses pemecatan itu disinggung KPK.

“KPK menerima informasi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

Dari data BKN, ada 98 PNS yang terbukti korupsi tetapi sejauh ini baru separuhnya yang dipecat. Sisa 49 PNS tingkat kementerian yang belum dipecat itu paling banyak di Kementerian PUPR dan Kementerian Ristek dan Dikti.

“Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yg melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR 9 orang, Kemenristek Dikti 9 orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan 3 orang, Kementerian Pertahanan 3 orang, Kementerian Pertanian 3 orang, dan lain-lain,” sebut Febri.

“Sedangkan kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang,” imbuh Febri.

Febri menyebut ada sejumlah kendala yang menjadi penyebab lambatnya proses pemecatan para PNS yang terbukti korupsi itu. KPK pun mendorong agar proses pemecatan segera dilakukan.

“Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan beredarnya surat dari LBH Korpri yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut,” sebut Febri.

Sebelumnya data BKN per 14 Januari 2019 menyebutkan hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, di luar data 2.357 PNS itu, ada tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang.

(dhn/dhn)