AGEN POKER | CARA DAFTAR POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA

Pembiayaan Parpol Tak Transparan Dinilai Picu Kader Korupsi

Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai pembiayaan partai politik (parpol) yang tidak transparan bisa memicu kader korupsi. Sebab, Mada mengatakan tidak semua kader partai mengetahui kondisi keuangan dalam parpol.

“Jadi kalau ingin mereformasi korupsi politik kita setidaknya internal partai politik yang harus kita benah, karena ini menjadi salah satu problematika terkait dengan pembiayaan kampanye, tapi pembiayaan parpol kita yang juga masih gelap,” ujar Mada dalam diskusi Tifa Foundation ‘Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019 di Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

“Omong kosong membicarakan korupsi politik kalau tanpa membicarakan pembiayaan kampanye dan pembiayaan partai politik. Ini sangat berhubungan satu sama lain,” lanjutnya.

Mada mengatakan tidak adanya transparansi keuangan dalam partai politik karena tidak semua kader mengetahuinya. Menurutnya, hanya jabatan tertinggi seperti ketua dan bendahara yang mengetahui soal pengelolaan dana di partainya. Hal itu, jelasnya, bisa menimbulkan korupsi.

“Makanya beberapa kasus korupsi itu melibatkan bendera partai, tapi keuangan di tingkat nasional maupun daerah itu hanya ketua dan bendaharanya saja yang tahu. Wakil ketuanya saja banyak yang tidak paham, ini untuk apa, sisa berapa, dan ini menjadi ruang gelap,” katanya.

Mada juga mengatakan parpol masih kerap bermain dengan uang, apalagi untuk menduduki jabatan yang strategis dalam partai. Beberapa pejabat menurutnya, sampai rela memberikan sogokan uang untuk mendapatkan jabatan tersebut.

“Orang yang kaya, orang yang punya uang, orang bisa mengelola uang itu yang biasanya jadi pejabat. Pembiayaan partai politik, ada beberapa kasus di internal partai politik, karena pembiayaan gelap bukan hanya sekedar pembiayaan kampanye tapi pembiayaan partai politik juga. Karena itu menjadi hulunya, ada kasus di Partai Demokrat, dan Golkar yang pakai politik uang untuk menjabat posisi strategis di partai,” katanya.

Saat proses pencalonan legislatif pun menurutnya sudah terlihat adanya korupsi. Mada mencontohkan mudahnya artis yang tidak berkiprah dalam dunia politik tapi saat ini malah menjadi calon legislatif.

“Ini problem yang banyak, belum lagi ketika pencalonan legislatif. Kalau mendudukkan artis sebagai nomer urut, itu masa nggak pake duit, tiba-tiba jadi (caleg), sedangkan kader-kadernya pada ngantri di belakang. Ini yang juga tidak bisa dibongkar, diproses pencalonan yang di situ sebenarnya korupsi sudah mulai terjadi,” ucapnya.

Karena itu, Dia mengatakan setiap partai penting untuk berbenah. Sehingga, korupsi dalam dunia politik tidak berlanjut di tingkat selanjutnya, terutama di masa pemilu.

“Ini harus kemudian dibongkar. Jadi agenda transformasi kepartaian adalah salah satunya tentang pembiayaan politik, karena dari sini praktik korupsi uang sebenarnya sudah mulai terjadi,” pungkasnya.

Saksikan juga video ‘ICW Dukung Usulan KPK Parpol Dibiayai Negara’:

[Gambas:Video 20detik]

Pembiayaan Parpol Tak Transparan Dinilai Picu Kader Korupsi


(eva/idh)